Rabu, 19 September 2012

PERMENDAGRI NO 21 TAHUN 2011


Tanggal Terbit                   : 23 Mei 2011
Latar Belakang Perubahan :
Adanya dinamika permasalahan di tingkat implementasi, antara lain:
·         Banyak Pemda yang terlambat menetapkan APBD:
·         Rumitnya konten dan format KUA – PPAS
·         Lamanya pembahasan APBD
·         Banyaknya isian keterangan yang kurang relevan
·         Masalah tambahan penghasilan PNSD
·         Klarifikasi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
·         Kekurangjelasan prosedur penatausahaan APBD

Salah satu sumber kebingungan dalam bidang pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. hal tersebut membingungkan karena organisasi yang amat penting pada struktur organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah tidak tercantum dalam Permendagri tersebut. Pada Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 dikenal istilah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun dalam Permendagri 13/2006 dikenal istilah PPTK dengan tugas yang hampir sama.
Hal ini membuat pelaksana di lapangan menjadi bingung, karena pada saat pemeriksaan, apapun yang dilakukan bisa salah. Setiap pemeriksa bisa menggunakan acuan hukum yang berbeda. Masalah ini terselesaikan dengan munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang sudah mengakomodir Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, khususnya tentang PPK dan PPTK dan juga sudah mengakomodir Surat Edaran Bersama antara Mendagri dan LKPP tentang PPK dan PPTK.
Perubahan yang cukup signifikan lainnya adalah dimasukkannya bab baru, yaitu Bab XVA yang khusus membahas tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada Bab ini diperjelas mengenai mekanisme pengelolaan dana BOS termasuk tidak wajibnya menyusun laporan triwulan untuk memperoleh bantuan dana triwulan berikutnya. Hal ini akan sangat mempercepat penyaluran dana BOS yang sempat terhambat pada awal tahun 2011.
Permendagri No. 21/2011 dan Permendagri No. 22/2011 disahkan pada bulan Maret 2011. Sekarang pengelolaan anggaran semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) telah mengacu pada permendagri yang baru ini. Dalam Permendagri Nomor 21 tahun 2011, Kuasa Penguna Anggaran (KPA) berfungsi otomatis sebagai penjabat pembuat komitmen (PPK). Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya, dimana setiap SKPD harus membuat pejabat pembuat komitmen. Artinya ada jenjang lain antara KPA dan PPK. Jika tidak ada KPA, maka dapat digantikan oleh PA (Penguna Anggaran) sebagai penjabat pembuat komitmen.
Selain Permedagri nomor 21 Tahun 2011, menilik lebih lanjut mengenai Permendagri nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012. Berlakunya kedua peraturan tersebut harus sama-sama diikuti. Salah satu hal baru yang muncul dalam Permendagri No.22/2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012 adalah substansi perubahan kedua atas Permendagri No.13/2006 yang dijabarkan dalam Permendagri No.21/2011.

B     Secara garis besar hal-hal yang diubah dalam Permendagri 13/2006 antara lain.

  1. Sebagaimana Pasal 27 ayat (7) UU 10/2010 tentang APBN 2011, bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBN ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehinga pada Permendagri ini ditambahkan satu bab khusus yang berisi 7 pasal terkait pengelolaan dana BOS.
  2. Penetapan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berimplikasi terhadap perubahan struktur pada pendapatan APBD, sehingga Lampiran A.III.a dan A.IV.a.
  3. Dengan terbitnya Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, ada dua hal yang ditegaskan kembali, untuk menghindari kerancuan dan kegamangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pertama, kedudukan pejabat pembuat komitmen. Siapa sebenarnya yang menjadi pejabat pembuat komitmen di SKPD? Dan juga siapa yang menjadi pejabat pembuat komitmen jika ada kuasa pengguna anggaran disuatu SKPD? Kedua penganggaran tahun jamak. Bagaimana mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan tahun jamak? Kegiatan apa saja yang bisa dikerjakan dengan mekanisme tahun jamak? Apa syarat pelaksanaan kegiatan tahun jamak? Dan dimana peran DPRD dalam kegiatan tahun jamak tersebut?
  4. Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
  5. Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang APBD disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat Minggu I Oktober 2011, sedangkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dimaksud belum selesai sampai dengan paling lambat tanggal 30 Nopember 2011, maka kepala daerah harus menyusun rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari pemerintahan diatasnya. Ini  harus mendapat perhatian yang serius dari DPRD, jika tidak nantinya dalam penyusunan APBD, perubahan APBD dan Pertanggungajawaban APBD akan menggunakan peraturan Kepala Daerah.
  6. Pengaturan untuk penambahan penyertaan modal daerah
  7. Pengaturan pendanaan tanggap darurat bencana. Tidak dipungkiri banyak teman-teman dipemerintah daerah ragu bagaimana mekanisme sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja dana tidak terduga, sehingga hal ini perlu diatur lebih detail. Selain itu perlu juga diatur mengenai sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.
  8. Penetapan SKPD yang dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD)

C    Ada 5 hal yang menjadi isu utama dalam Permendagri No.21/2011 tersebut, yakni:
1.      Pengalihan dana BOS dari APBN ke APBD.
2.      Masalah pendanaan untuk tanggap darurat.
3.      Pajak daerah dan retribusi daerah.
4.      Perubahan atas Keppres 80/2003.
5.      Tahun jamak (multi-years).

Penjelasan:
1.      Pengalihan dana BOS dari APBN ke APBD. Semestinya pengalihan dana BOS dari APBN ke APBD ini menggembirakan bagi daerah, namun pada kenyataannya justru menambah beban daerah. Bagi SKPD yang melaksanakan fungsi pendidikan, hal ini berarti menambah beban kerja, seperti halnya bagi SKPKD atau PPKD. Jika SKPD Pendidikan harus membuatkan RKA-SKPD untuk program dan kegiatan yang akan didanai dari BOS ini, maka PPKD harus menyusun RKA-PPKD untuk anggaran belanja tidak langsung berupa hibah.
2.      Masalah pendanaan untuk tanggap darurat yang diatur dalam Permendagri No.21/2011 pada dasarnya merupakan “pengecualian” atas pengaturan untuk penatausahaan dalam Permendagri 13/2006.
3.      Perubahan peraturan perundangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah berimplikasi pada semakin bertambahnya PAD, namun menurunkan total penerimaan daerah. Hal ini terjadi karena jumlah nominal yang diterima daerah secara total justru menurun karena batas minimal untuk BPHTB dinaikkan menjadi Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dari sebelumnya hanya Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian, sesungguhnya tujuan UU No.28/2009 adalah untuk mendorong pertumbuhan investasi di daerah, namun di sisi lain mengurangi kemampuan keuangan daerah karena mengecilnya penerimaan daerah.
4.      Penggantian Keppres No.80/2003 dengan Perpres No.54/2010 secara tidak langsung merupakan koreksi atas posisi Keppres sebagai bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan. Pada pasal 7 UU No.10/2004 yang termasuk hierarki peraturan perundang-undangan adalah UUD 1945, UU, PP, Perpres, dan Perda. Dengan demikian, Keppres tidak lagi termasuk ke dalam hirarki ini.
5.      Penganggaran untuk kegiatan (proyek) yang pelaksanaannya melampaui satu tahun anggaran sebenarnya telah dikembangkan oleh World Bank dan IMF dengan sebutan multi-term expenditure framework (MTEF). Proyek tahun jamak (multi-years) ini dapat dilaksanakan sepanjang tidak melampaui masa jabatan kepala daerah, sehingga ketidakadilan antargenerasi. Secara teknis, sebelum  dimasukkan di dalam KUA dan PPAS, terlebih dahulu harus ditandatangani nota kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD tentang kegiatan tahun jamak, yang mencakup nama kegiatan, lokasi dan target kinerja, jumlah anggaran total, anggaran pertahun, dan jumlah anggaran tahun berjalan.


D   Tujuan Permendagri 21 tahun 2011

Permendagri 21/2011 diharapkan lebih mudah dipahami, mudah dilaksanakan dan tidak menimbulkan masalah. Dengan demikian Permendagri 21/2011 merupakan strategi penyempurnaan, yang meliputi:
1.    Memperhatikan pendapat seluruh stakeholders baik pemda, DPRD, Pemerintah, maupun masyarakat serta menghindari kemungkinan adanya implikasi yang tidak diinginkan.
2.    Tidak merubah PP 58/2005.
3.    Memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk mengembangkan PKD sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
4.    Disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan( PP 24 tahun 2005 dan PP 71 tahun 2010)

Kendala yang dialami dalam perubahan kedua Permendagri 13/2006
1.         Posisi Permendagri 13/2006 sebagai omnibus regulation dari semua aturan yang terkait dengan aspek pengelolaan keuangan daerah
2.         Adanya perbedaan persepsi dengan regulasi lain, seperti:
·         UU 17/2003
·         UU 1/2004
·         UU 32/2004
·         PP 24/2005
·         PP 71 /2010
·         PP 57/2005
·         PP 58/2005
·         PP 8/2006




1 komentar:

  1. mau tanya ni.., dimana perbedaanya pemetaan struktur belanja daerah berdasarkan permendagri 21/2011 yg dijelaskan di atas dg peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. mohon pencerahannya

    BalasHapus